Saat audiensi ada beberapa permasalaham yang disampaikan Gubernur Sumsel kepada Menteri PUPR, diantaranya pembangunan infrastruktur dasar (jalan dan jembatan) konektivitas antar daerah, peningkatan nilai PDRB, dan perlunya akselarasi percepatan pembangunan di semua lini.

Sementara itu, Wali Kota Lubuklinggau secara khusus juga menyampaikan beberapa hal kepada Menteri PUPR, yakni pemantapan jalan exit tol, peningkatan dan pelebaran jalan dalam kota membutuhkan dana Rp 102 Miliar, peningkatan jalan akses menuju bandara Rp 120 Miliar, serta usulan pertukaran wewenang penanganan jalan dari jalan daerah menjadi jalan negara yakni jalan lingkar utara dan lingkar selatan Kota Lubuklinggau.

Selain itu, pembangunan jembatan di jalan lingkar barat dengan anggaran Rp 127 Miliar, pengolahan sampah (TPA) sebesar Rp 20,8 Miliar, dan peningkatan jalan TMMD menuju kawasan industri Rp 29 Miliar.

Dari enam usulan yang disampaikan itu, tiga kegiatan langsung disetujui oleh Menteri PUPR, yakni pemantapan exit tol, peningkatan akses menuju bandara, serta pengolahan sampah TPA dan IPLT skala kawasan.

Dari jajaran pejabat Pemkot Lubuklinggau yang turut mendampingi Wali Kota Lubuklinggau antara lain Kepala Dinas PUPR, Kepala Bappeda, Kepala BKD, dan Kabag Humas Pimpinan dan Keprotokolan Setda Kota Lubuklinggau.